Sebut Ada Bancakan Dana Alokasi Khusus Oleh Pejabat, Aktivis Pandeglang Geruduk Kantor DKUMKMPP

HALLO JAKARTA - PULUHAN orang dari Pergerakan Pemuda Peduli Pandeglang (P-4) menggeruduk kantor Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUMKMPP) Kabupaten Pandeglang, Banten, Selasa (16/5). Massa menggelar aksi karena menilai Kepala DKUMKMPP Sua’edi Kurdiatna, gagal dalam mengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pengembangan industri pengolahan porang, Tahun Anggaran 2022.

Aktivis dari Pergerakan Pemuda dan Mahasiswa Pandeglang Arif Wahyudin, menyebut keberadaan pabrik Sentra Pengolahan Porang di Kabupaten Pandeglang yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai 17 miliar sejak awal sudah banyak bermasalah, mulai dari proses lelang sampai pelaksanaannya.

Baca Juga: SEA Games XXXII: Indonesia Borong Medali Emas Bulu Tangkis Perseorangan

“Kalau mau kita kaji sejak dari administrasinya saja tidak sesuai, apalagi dalam pelaksanaanya. Ditambah tanah yang dipakainya juga tanah HGU. Jika memang tidak ada masalah harusnya alat-alat tersebut sudah bisa dioperasikan dan memproduksi tepung porang,” tegas Arif Wahyudin dalam orasinya menyoal Dana Alokasi Khusus (DAK) pengembangan industri Sentra Pengolahan Porang.

Arif Wahyudin menegaskan, pihaknya sudah melakukan tinjauan langsung terhadap pembangunan Sentra Pengolahan Porang di Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, banyak kecacatan dalam pengalokasian DAK tersebut.

Antara lain, Arif Wahyudin menyebut ploting pabrik pengolahan yang tidak masuk zona industri, pengkondisian lelang, pengadaan mesin pengolah porang yang tidak jelas, dan pengambilalihan manajemen dari petani ke BUMD yang tidak beraturan.

Baca Juga: Presiden Jokowi Cek Harga Komoditas Pangan di Pasar Rakyat Talang Banjar Jambi

Arif Wahyudin menduga, pengerjaan pabrik porang sejak awal sudah jadi bancakan oknum dari DKUMPMPP.

"Oleh karena itu, kami meminta penjelasan dari Kepala DKUMKMPP Sua’edi Kurdiatna mengenai kecacatan dalam pengalokasian DAK untuk pengembangan industri pengolahan porang tersebut," tegasnya.

"Kami juga akan mendorong gerakan ini terus berlanjut ke Pemerintah Pusat khususnya KPK untuk melakukan pengecekan langsung dan melakukan audit atas pengelolaan DAK TA 2022," lanjutnya.

Baca Juga: Tips Wujudkan Kasih Sayang Dalam Rumah Tangga Ala Ustadz Zaitun Rasmin

"Tentu kami akan melakukan aksi sampai ke Jakarta untuk meminta kepada pemerintah pusat agar turun langsung mengecek kondisi pengembangan industri pengolahan porang di Pandeglang," pungkas Arif Wahyudin.***