Partai Buruh dan Serikat Buruh: May Day Dirayakan Dengan Unjuk Rasa di Depan Kantor KPU

- Jumat, 29 April 2022 | 23:02 WIB
Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal nyatakan Buruh akan demo pada Mau Day  (Toha)
Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal nyatakan Buruh akan demo pada Mau Day (Toha)

HALLO JAKARTA - Memperingati May Day yang jatuh pada tanggal 1 Mei 2022, Partai Buruh bersama elemen organisasi pendukungnya akan melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor KPU.

Demikian disampaikan Presiden Partai Buruh yang juga Presiden KSPI, Said Iqbal, Jumat (29/4).

Menurut Said Iqbal, pemilihan Kantor KPU sebagai lokasi aksi didasarkan pada tiga pertimbangan.

Pertama, untuk memastikan pada tanggal 14 Februari 2024 dilakukan pemilihan umum. Dalam hal ini, pemilihan Presiden dan Anggota DPR RI menjadi penting bagi buruh. Buruh sudah memiliki kesadaran politik, banyak produk politik berupa Undang-Undang yang merugikan buruh. Di mana Undang-Undang dibahas oleh Presiden dan DPR.

“Terbaru adalah lahirnya Omnibus Law UU Cipta Kerja yang telah mendegradasi bahkan mengeksploitasi kaum buruh,” kata Said Iqbal.

Menurutnya, Omnibus Law menyebabkan tidak ada kenaikan upah, PHK semakin mudah, jam kerja yang fleksibel, hingga outsourcing bebas digunakan di semua lini pekerjaan.

Kedua, terselenggaranya sebuah pemilu tidak sekedar rutinitas untuk memilih. Lebih dari itu, Pemilu bagi Partai Buruh dan serikat buruh harus berlangsung dengan jujur dan adil.

“Pemilu yang tidak jujur dan adil berimplikasi pada kemenangan partai oligakhi yang dikuasai pemilik modal. Karena itu, kebijakan yang dihasilkan pun akan cenderung menguntungkan kepentingan bisnis. Produk undang-undangnya akan berpihak pada pemilik modal,” tegasnya.

Pertimbagan ketiga mengapa memilih Kantor KPU sebagai lokasi aksi adalah, buruh menolak politik uang. Partai buruh tidak setuju dengan pendapat yang mengatakan ambil uangnya jangan pilih partainya. Sebab hal itu bukan pembelajaran politik yang baik bagi rakyat.

“Buruh meminta tidak ada money politik. Jika ada politik uang, KPU harus berani memberi sanksi yang tegas. Kalau perlu bagi partai yang menggunakan politik uang didikualifikasi,” ujar Said Iqbal.

Halaman:

Editor: A Toha Almansur

Sumber: rilis

Tags

Artikel Terkait

Terkini

FSP Parekraf KSPSI Gelar Munas di Bali

Jumat, 17 Juni 2022 | 20:32 WIB
X