Serikat Pekerja Parekraf dan RTMM Bali Desak Pencabutan UU Omnibus Law

- Selasa, 10 Mei 2022 | 18:42 WIB
Foto Ilustrasi: Moh Jumhur Hidayat Ketum KSPSI dalam pengukuhan SP Parekraf baru baru ini di NTB (Ist)
Foto Ilustrasi: Moh Jumhur Hidayat Ketum KSPSI dalam pengukuhan SP Parekraf baru baru ini di NTB (Ist)

HALLO JAKARTA - Saat ini sudah mulai banyak pekerja yang pensiun atau PHK yang pemberian kompensasinya menggunakan dasar hukum Omnibus Law Cipta Kerja sehingga mendapat kompensasi yang rendah dan mudahnya PHK. Karena itu Serikat Pekerja (SP) PAREKRAF dan SP Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman (RTMM) KSPSI Bali mendesak agar UU Omnibuslaw itu dicabut.

Hal itu disampaikan kepada Ketua Umum FSP PAREKRAF yang juga sekaligus Ketua Umum DPP KSPSI Moh Jumhur Hidayat saat berdialog langsung dengan Pengurus FSP PAREKRAF, FSP RTMM dan DPD KSPSI Bali, Selasa (9/5) di Sekretariat DPD KSPSI Bali di Denpasar.

Mendapatkan desakan keras itu, Jumhur mengaku bahwa KSPSI dan para pimpinan Konfederasi tingkat nasional terus membangun komunikasi dan mengawal proses revisi bahkan pencabutan UU tersebut mengingat Mahkamah Konsitusi sudah menyatakan UU tersebut Inkonstitusional.

"Saya memahami betul harapan besar pekerja untuk mencabut UU itu. Percayalah bahwa DPP KSPSI terus berjuang bersama semua Konfederasi Serikat Buruh yang ada untuk pencabutan UU Omnibus Laz itu. Kami di tingkat nasional mohon doa agar perjuangan itu berhasil," kata Jumhur.

Selain itu, Ketua DPD KSPSI Bali Wayan Masra menekankan dengan seringnya pengurus atau aktifis serikat pekerja di tempat kerja menghadapi intimidasi atau yang sering disebut Union Busting, maka adanya rencana revisi UU 21/2000 tentang Serikat Pekerja harus ditambah pasal tentang perusahaan yang mempekerjakan minimal sejumlah pekerja tertentu, wajib dibentuk serikat pekerja.

Sementara itu Ketua DPC FSP PAREKRAF Badung Ayu Budiasih menekankan agar pengetahuan tentang hubungan industrial dimasukan ke dalam kurikulum tingkat akhir baik untuk SMK, D3 dan S1 karena mereka semua itu calon pekerja. Menurutnya jangan sampai para pekerja yang memasuki tempat kerja tidak mengetahui atau buta hukum terkait hubungan industrial.

Berbagai masukan itu diserap Ketua Umum DPP KSPSI Moh Jumhur Hidayat untuk diperjuangkan di tingkat nasional khususnya melalui Dewan Perwakilan Daerah RI dan DPR RI.

Sementara itu, agar aspirasi kepariwisataan di Bali bisa mewarnai Federasi di tingkat nasional, Ketua FSP PAREKRAF Bali Putu Gunanta akan mempertimbangkan wakil dari Bali duduk di Pimpinan Pusat FSP Parekelraf.**

Editor: A Toha Almansur

Tags

Artikel Terkait

Terkini

LAZISKU KBPII Sumut Menyapa Kaum Pekerja

Senin, 2 Mei 2022 | 21:29 WIB

Manuver Mahfud MD

Rabu, 27 April 2022 | 09:16 WIB

Sri Mulyani: Year on Year Inflasi Naik Sejak 2020

Senin, 25 April 2022 | 16:27 WIB
X