Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Pilar Reformasi di Persimpangan Konstitusi (Bagian I)

- Rabu, 18 Mei 2022 | 18:36 WIB
Barid Effendi, Staf Ahli Komisi Bidang Kelembagaan dan Kerja Sama pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). (Dokumentasi pribadi)
Barid Effendi, Staf Ahli Komisi Bidang Kelembagaan dan Kerja Sama pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). (Dokumentasi pribadi)

HALLO JAKARTA - MENCUATNYA harga minyak goreng dan kelangkaan barang di pasaran beberapa pekan lalu telah menghiasi berbagai media dan menjadi topik yang menarik dalam berbagai forum diskusi. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai pengemban amanah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No 5 Tahun 1999), merupakan salah satu pihak yang terkait dengan upaya pengungkapan masalah tersebut.

Komisi VI DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 31 Maret 2022, juga sudah meminta KPPU untuk memonitor perilaku pelaku usaha bidang pangan, dalam hal ini tentunya termasuk minyak goreng.

Dalam perkembangannya, Kejaksaan Agung menetapkan beberapa tersangka dalam kasus ekspor minyak goreng. Sejak 19 April 2022 lalu hingga 17 Mei 2022 sudah ada lima tersangka yang ditetapkan. Dorongan beberapa pihak kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terus bergulir untuk segera menunjukkan tajinya dalam menelisik kasus tersebut dari sisi UU No 5 Tahun 1999.

Tuntutan kepada KPPU tersebut hanyalah segelintir dari tumpukan tugas-tugas berat yang diamanatkan kepada KPPU sebagai lembaga anak kandung reformasi. KPPU lahir dari inisiatif DPR, tetapi faktanya masih tertinggal di persimpangan jalan terjal oleh adanya ganjalan konstitusional yang belum ketemu titik solusi. Padahal, seiring berkembangnya dunia usaha, KPPU yang telah berusia dua dekade lebih mestinya sudah fokus dengan kapasitas dan kredibilitas lembaganya untuk menjawab tuntutan dan tantangan jaman.

KPPU Sebagai Pilar Reformasi

KPPU dibentuk berdasarkan Pasal 30 ayat (1) UU No 5 Tahun 1999 mengemban amanat konstitusi, mengawal terselenggaranya demokrasi di bidang ekonomi. Tidak bisa dipungkiri, lahirnya UU No 5 Tahun 1999 tidak terlepas dari sejarah panjang penyelenggaraan demokrasi di bidang ekonomi sejak orde lama sampai orde baru dengan puncak yang tragis, yakni jatuhnya rezim Presiden Soeharto pada bulan Mei Tahun 1998.

Peristiwa tersebut telah menjadi catatan kelam kegagalan negeri ini dalam membangun perekonomian yang kuat sebagaimana dicita-citakan oleh para pendiri negara. Dan faktanya kebijakan perekonomian pada saat itu memang dibangun dengan dominasi birokrasi dan patronase yang kemudian menyuburkan praktik KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).

Kegagalan penyelenggaraan demokrasi di bidang ekonomi tersebut, menjadi salah satu pemicu munculnya gerakan reformasi tahun 1998 dari mahasiswa yang menuntut antara lain terselenggaranya demokrasi di bidang ekonomi. Tuntutan tersebut, dimanifestasikan dengan diterbitkannya UU No 5 Tahun 1999 yang pengawasan pelaksanaannya dilakukan oleh KPPU.

Paparan sekilas ini penting untuk mengingatkan kembali kepada semua elemen bangsa bahwa kelahiran KPPU adalah amanat konstitusi yang berawal dari gerakan reformasi tahun 1998 yang menuntut reformasi di segala bidang.

Dalam perkembangannya, berdasarkan amanat PP No 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (yang kemudian dicabut dan diganti dengan PP No 7 Tahun 2021), sejak tahun 2013 peran KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha, mendapat amanat tambahan yakni melakukan pengawasan pelaksanaan kemitraan. Dengan demikian tepatlah untuk dinyatakan bahwa KPPU merupakan salah satu pilar reformasi, tepatnya reformasi di bidang ekonomi.

Halaman:

Editor: Achmad Marzoeki

Sumber: Rilis

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X