Bersama Ketua DPD RI di Palembang, Syahganda Nainggolan: Harus Dibangun Koalisi Rakyat Lawan Neokolonialisme

- Selasa, 28 Juni 2022 | 17:42 WIB
Syahganda Nainggolan bersama ketua DPD RI La Nyalla dan Para tokoh oposisi di Palembang (Twitter @LaNyallaMM1)
Syahganda Nainggolan bersama ketua DPD RI La Nyalla dan Para tokoh oposisi di Palembang (Twitter @LaNyallaMM1)

HALLO JAKARTA - Ketua Lembaga Kajian Sabang-Merauke Circle (SMC) yang sekaligus mantan aktivis Mahasiswa ITB era 80-an, Syahganda Nainggolan, Selasa (28/6/2022) ini tampil bersama Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti di Palembang, Sumatera Selatan dalam seminar terkait menggalang perubahan di tanah air.

Menurut Syahganda, berkurangnya angka kemiskinan sebesar hanya 0,19% di Sumsel dari 12,88% menjadi 12,79% pada tahun 2020 ke 2021, menunjukkan sebuah kehancuran cita-cita proklamasi kemerdekaan untuk memakmurkan Indonesia dan terkait upaya mensejahterakan rakyat.

"Ironisnya, ketika Sumatera Selatan menjadi simbol kekayaan alam Indonesia, sebanyak puluhan triliun produk kekayaan alam berupa batubara, karet, kayu, sawit, dan migas telah di ekspor, namun nasib rakyat tetap terpuruk dalam kemiskinan," katanya.

Sementara itu, ujar Syahganda, segelintir oligarki justru menguasai sumber-sumber kekayaan alam Indonesia untuk terus dan terus menambah kekayaan mereka, bahkan di masa pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi global saat ini.

Demikian diungkapkan Syahganda Nainggolan dalam ceramahnya pada acara FGD Dewan Perwakilan Daerah RI berkejasama dengan LSM SIJARUM, di Palembang, Sumatera Selatan.

Diungkapkan Syahganda, hal ini adalah bentuk kolonialisme baru yang terjadi saat ini.

"Esensinya sama saja dengan yang dijelaskan Bung Karno ketika diadili oleh penjajahan Belanda di Landraad, Bandung tahun 1930," ujar Syahganda.

Untuk itu, Syahganda mendukung ide Ketua DPD-RI, LaNyalla Mattalitti, yang menjelaskan perlunya koalisi rakyat untuk perubahan.

"Rakyat harus menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Perubahan yang dimasukkan La Nyalla dalam pidato pembukaan FGD tersebut antara lain agar rakyat menolak kehendak partai politik yang melahirkan aturan Presidential Threshold 20% untuk calon presiden ke depan," jelasnya.

Bagi Syahganda, PT 20% tersebut adalah bentuk penyaringan calon-calon pemimpin nasional yang syarat dengan pendiktean pemilik modal alias dari kaum oligarki.

Halaman:

Editor: A Toha Almansur

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Tagar KompolnasBerbohong Trending di Twitter

Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:11 WIB
X