Mendes PDTT Ajak APDESI Review Regulasi Tentang Desa, Gagas Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa

- Selasa, 2 Agustus 2022 | 17:46 WIB
Mendes PDTT Gus Halim. (Kemendesa PDTT)
Mendes PDTT Gus Halim. (Kemendesa PDTT)

HALLO JAKARTA - MENTERI Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar yang biasa disapa Gus Halim, mengajak jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) untuk melakukan review regulasi tentang Desa.

Salah satu wacana yang perlu menjadi perhatian APDESI, menurut Mendes PDTT Gus Halim adalah terkait gagasan perpanjangan masa jabatan kepala desa.

“Jika menilik situasi kekinian memang sudah banyak dinamika yang terjadi. Oleh karena itu apakah masih sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan perkembangan terkini, ataukah perlu dilakukan perbaikan-perbaikan. Sudah waktunya kita review UU Nomor 6/2014 tentang Desa mana yang implementatif dan yang membingungkan," ujar Mendes PDTT Gus Halim, dikutip dari situs resmi Kemendesa PDTT.

Ajakan Mendes PDTT Gus Halim disampaikan saat berbincang dengan jajaran DPP APDESI pimpinan Surta Wijaya di Jakarta, Senin (1/8/2022). Dalam kesempatan tersebut, Gus Halim didampingi Sekjen Kemendesa PDTT, Taufik Madjid, Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan (Dirjen PDP) Sugito, Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Dirjen PEID) Harlina Sulistyorini dan Kepala Badan Pengembangan Informasi Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (BPI) Ivanovich Agusta.

Gus Halim mengungkapkan satu fokus pemikirannya adalah bagaimana terus menguatkan posisi kepala desa sebagai ujung tombak pembangunan di desa.

Menurut Gus Halim, kepala desa merupakan posisi jabatan yang mempunyai legitimasi kuat karena dipilih langsung oleh rakyat. Kekuatan legitimasi ini relatif sama dengan bupati, gubernur, bahkan presiden yang juga sama-sama dipilih secara langsung oleh rakyat.

"Bahkan perjalanan demokrasi dimulai dari desa. Belum ada Pilgub, sudah ada Pilkades," katanya.

Tetapi pada kenyataannya, dalam pandangan Gus Halim, kepala desa sering menghadapi dinamika tinggi akibat dampak sengit Pemilihan Kepala Desa.

Di sisi lain jabatan kepala desa relatif pendek sehingga waktu melakukan terobosan pembangunan tidak optimal karena masih ada sisa-sisa dampak persaingan saat Pilkades.

Halaman:

Editor: Achmad Marzoeki

Sumber: Kemendes PDTT

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Tagar KompolnasBerbohong Trending di Twitter

Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:11 WIB
X