Legislator Bukhori Yusuf: Program Keluarga Harapan Bukan untuk Menyantuni Orang Miskin, Tapi...

- Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:25 WIB
Anggota DPR RI dari fraksi PKS Bukhori Yusuf dalam roadshow di Jawa Tengah menyatakan program Keluarga Harapan bukan untuk menyantuni orang miskin, tapi  (Ist)
Anggota DPR RI dari fraksi PKS Bukhori Yusuf dalam roadshow di Jawa Tengah menyatakan program Keluarga Harapan bukan untuk menyantuni orang miskin, tapi (Ist)

HALLO JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR Bukhori Yusuf menekankan, Program Keluarga Harapan bukan bertujuan untuk menyantuni orang miskin, melainkan untuk memutus rantai kemiskinan agar tidak terwaris secara turun temurun.

Menurutnya, cara pandang tentang Program Keluarga Harapan ini perlu dipahami tidak hanya oleh pemangku kewenangan di pusat tetapi juga hingga ke pendamping sosial di akar rumput.

“Tanpa orietasi yang progresif, dikhawatirkan akan terjadi disparitas dan kebijakan yang tambal sulam. Karena itu jumlah penerima PKH yang sebanyak 10 juta KPM sejak 2014 itu mesti dinamis, dalam arti, mereka yang potensial harus segera digraduasi untuk digantikan dengan keluarga rentan yang belum masuk DTKS,” ujarnya dalam agenda roadshow peningkatan kapasitas pilar sosial Kemensos di dapil Jawa Tengah 1 meliputi Semarang, Kendal, dan Salatiga, Jumat-Senin (5-8/8/2022).

Terkait persoalan DTKS menurut Bukhori tidak bisa dilepaskan dari masalah inclusion dan exclusion error yang tidak bisa diselesaikan oleh Kemensos, Dinsos, dan pendamping sosial semata. Ada peran penting DPR yang melalui fungsi pengawasan dan penganggarannya sehingga dapat memberikan dukungan memadai terhadap pemerintah dalam membereskan masalah akurasi data itu.

“Kita memahami bahwa dalam mengeksekusi program, Kementerian butuh dukungan anggaran yang memadai dimana itu merupakan kewenangan DPR. Selain itu, melalui fungsi pengawasan kami, DPR juga telah memiliki banyak temuan di lapangan yang perlu ditindaklanjuti sebagai bahan koreksi dan evaluasi. Maka, disinilah pentingnya kolaborasi,” ujarnya.

Bukhori Yusuf juga mengajak pendamping sosial yang terdiri dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di dapil Jawa Tengah 1 untuk berkolaborasi menyelesaikan masalah kemiskinan.

“Masalah kesejahteraan sosial tidak bisa dientaskan oleh satu pihak saja mengingat isu ini memiliki kompleksitas yang tinggi sehingga dibutuhkan kerja sinergis yang berkelanjutan dari berbagai pihak,” pungkas Bukhori.***

 

.

Editor: A Toha Almansur

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X