Aktivis Syahganda Nainggolan: Saatnya Rakyat Mendukung Gerakan Mahasiswa

- Rabu, 21 September 2022 | 21:45 WIB
Syahganda Nainggolan dan tokoh Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia PMKI 21 September 2022: Dukung gerakan mahasiswa  (Ist)
Syahganda Nainggolan dan tokoh Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia PMKI 21 September 2022: Dukung gerakan mahasiswa (Ist)

HALLO JAKARTA - Gelombang aksi gerakan mahasiswa di berbagai wilayah tanah air dalam menolak kenaikan BBM perlu terus didukung oleh seluruh rakyat Indonesia dan jangan dibiarkan melemah.

Aktivis Syahganda Nainggolan menyatakan, gerakan mahasiswa ini adalah pelita bagi arah perubahan ke depan. Apalagi, Kata mantan aktivis mahasiswa ITB ini, situasi saat ini kenyataannya juga tidak baik-baik saja, sebagaimana diungkap Menkopolhukam Mahfud MD baru-baru ini.

Syahganda yang juga ketua Lembaga Kajian Publik Sabang Merauke Circle (SMC) menyampaikan pernyataan tersebut dalam pertemuan tokoh-tokoh nasional yang diselenggarakan 'Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia (PMKI)', di Jakarta, Rabu, 21 September 2022.

"Kita melihat gerakan mahasiswa bersama kelompok buruh, elemen rakyat, serta umat Islam sudah semakin berkembang membesar, kritis, memuncak, serta terus disuarakan dengan cara-cara menuju perubahan bagi Indonesia ke depan," ujar Syahganda dalam siaran elektronik yang diterima redaksi.

Pertemuan PMKI antara lain dihadiri sejumlah tokoh nasional yaitu Said Didu, Habil Marati, Ahmad Yani, Edy Mulyadi, Rocky Gerung, Lieus Sungkarisma, pegiat media Teguh Santosa, dan anggota DPD RI Tamsil Linrung.

Selanjutnya, Syahganda meminta Jokowi merespon tuntutan mahasiswa tersebut, terutama dengan menganulir kenaikan harga BBM.

"Saat ini energi rakyat untuk berbenah pasca pandemi Covid-19, lumpuh akibat kenaikan BBM. Kenaikan BBM di atas 30% saat ini, betul-betul membebani masyarakat bawah," tambah Syahganda.

Sementara untuk keperluan pembangunan, Syahganda meminta elit nasional di antaranya kaum oligarki pencari keuntungan, elit politik, pimpinan BUMN dan birokrasi, pimpinan bank nasional dan Bank Sentral harus dibebani pajak lebih besar, setidaknya dua kali lipat dari yang ada saat ini. ***

Editor: A Toha Almansur

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X