Kawal Dana Buruh di BPJS Ketenagakerjaan, KSPSI Bentuk DESK JAMSOS

- Jumat, 20 Januari 2023 | 10:39 WIB
Ketum KSPSI Moh Jumhur Hidayat (kanan) dalam sebuahbaksi di depan gedung DPR RI  (Ist)
Ketum KSPSI Moh Jumhur Hidayat (kanan) dalam sebuahbaksi di depan gedung DPR RI (Ist)

HALLO JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) membentuk DESK Jamsos atau D'Jams, untuk menjamin iuran buruh tiap bulan tidak dirampok koruptor seperti kasus di ASABRI dan Jiwasraya

Ketua Umum KSPSI Moh Jumhur Hidayat mengatakan, Desk Jamsos bertugas untuk mendorong kepatuhan atas kepesertaan program serta pengawasan atas pengelolaan dana iuran buruh yang terhimpun di BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

"DESK Jamsos juga akan mendorong terciptanya aksesibilitas penuh bagi berbagai layanan jamsos," kata Jumhur dalam siaran pers, Jumat 20 Januari 2023.

Mantan Kepala BNP2TKI ini menyatakan, kepastian perlindungan sosial bagi buruh, menjadi tugas negara dalam menjaga derajat hidup rakyatnya agar tetap bermartabat.

Lewat dua badan publik, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, negara mewujudkan proteksi sosial tersebut. Dua badan itu, masing-masing ditugaskan untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja dan jaminan kesehatan nasional dengan berpedoman kepada UU No 40 tentang SJSN dan UU No 24 tentang BPJS beserta berbagai regulasi turunannya.

Dari kedua Badan Publik Jaminan Sosial itu, lanjut Jumhur, KSPSI berkepentingan memastikan khususnya BPJS Ketenagakerjaan yang mengelola dana buruh saat ini lebih dari Rp. 625 trilyun agar berjalan dengan baik dan benar sehingga dapat memberikan keuntungan serta kemanfaatan nyata bagi seluruh pesertanya yaitu kaum buruh/pekerja.

"Kasus-kasus perampokan dana titipan seperti yang terjadi pada ASABRI sebesar Rp. 23 trilyun dan JIWASRAYA sebesar Rp. 16 Trilyun tidak boleh atau haram hukumnya terjadi di BPJS Ketenagakerjaan," tegas Jumhur.

Diungkapkan Jumhur, saat ini pun ada dana BPJS Ketenagakerjaan yang berpotensi hilang sekitar Rp. 22 trilyun karena dikelola secara tidak hati-hati. Namun ia sangat menyayangkan pengusutan itu dihentikan Kejaksaan.

Karena itu, KSPSI sebagai "stakeholder" atas BPJS Ketenagakerjaan, melalui DESK JAMSOS terdorong untuk bepartisipasi memastikan adanya penyempurnaan atas berbagai kerja dan layanan programnya.

Lebih lanjut Jumhur menjelaskan, pembentukan DESK Jamsos diputuskan melalui rapat pleno DPP KSPSI di Senin, 6 November 2022 lalu.

Halaman:

Editor: A Toha Almansur

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Polda NTB Tangkap Dalang Curas di Lombok Tengah

Senin, 16 Januari 2023 | 20:18 WIB
X