Dirjen Bimas Islam Rilis 37 LAZ Skala Nasional yang Sudah Mendapat Izin Kemenag, Cek Daftarnya

- Jumat, 20 Januari 2023 | 18:53 WIB
Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin menyampaikan LAZ Skala Nasional yang sudah mendapat izin Kemenag. (Kemenag)
Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin menyampaikan LAZ Skala Nasional yang sudah mendapat izin Kemenag. (Kemenag)

HALLO JAKARTA - DIREKTUR Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) Kamaruddin Amin merilis daftar lembaga pengelola zakat yang sudah mendapat izin Kemenag. Data sampai bulan Januari 2023 ada 37 Lembaga Amil Zakat Skala Nasional (LAZ Skala Nasional) yang sudah berizin.

Dikutip dari situs resmi Kemenag, Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin menyebut ada 37 LAZ Skala Nasional yang sudah mendapat izin Kemenag.

Kemenag mencatat ada 37 Lembaga Amil Zakat atau LAZ Skala Nasional, 33 LAZ Skala Provinsi, 70 LAZ Skala Kab/Kota yang memiliki izin legalitas dari Kementerian Agama,” terang Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin di Jakarta, Jumat (20/1).

Kamaruddin Amin menyebut ada juga lembaga yang melakukan aktivitas pengelolaan zakat, tapi belum berizin.

“Ada juga 108 Lembaga yang telah melakukan aktivitas pengelolaan zakat namun tidak memiliki izin legalitas dari Kementerian Agama,” imbuh Kamaruddin Amin.

Kamaruddin menegaskan tata kelola zakat di Indonesia diatur dalam dalam UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 18 ayat (1) UU 23/2011 mengatur bahwa Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Sementara pada ayat (2) mengatur bahwa izin hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan:

a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
b. berbentuk lembaga berbadan hukum;
c. mendapat rekomendasi dari Baznas;
d. memiliki pengawas syariat;
e. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
f. bersifat nirlaba;
g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

“Lembaga pengelola zakat yang tidak berizin wajib segera melakukan proses perizinan sesuai prosedur pedoman pemberian izin pembentukan Lembaga amil zakat,” tegas Kamaruddin Amin.

“Lembaga pengelola zakat yang tidak berizin sesuai undang-undang Zakat No 23 Tahun 2011, wajib menghentikan segala aktivitas pengelolaan zakat. Pasal 38 menegaskan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang,” sambungnya.

Halaman:

Editor: Achmad Marzoeki

Sumber: Kemenag

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Polda NTB Tangkap Dalang Curas di Lombok Tengah

Senin, 16 Januari 2023 | 20:18 WIB
X