Pakar Hukum Tata Negara: Pembatasan Masa Jabatan Presiden adalah Mahkota Reformasi

- Rabu, 25 Januari 2023 | 22:15 WIB
FGD Tinjauan Ketatanegaraan terhadap Perpanjangan Masa Jabatan Presiden dan Penundaan Pemilu  di Jakarta 24 Januari 2023 (Th)
FGD Tinjauan Ketatanegaraan terhadap Perpanjangan Masa Jabatan Presiden dan Penundaan Pemilu di Jakarta 24 Januari 2023 (Th)

HALLO JAKARTA - Setiap negara yang merdeka memiliki konstitusi sebagai pegangan dan dasar hukum untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Konstitusi mengatur berbagai masalah terkait kekuasaan termasuk pembatasan masa jabatan presiden.

Pembatasan masa jabatan presiden diatur dalam pasal 7 Undang Undang Dasar Republik Indonesia.

Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Namun saat ini berkembang wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu yang digulirkan oleh beberapa elit politik.

Wacana berkembang ketika Menko Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan ada big data penduduk Indonesia menginginkan untuk perpanjangan masa jabatan presiden.

Hal tersebut diungkapkan Pakar Hukum Tata Negara Universitas Hasanudin Fajlurrahman Jurdi dalam Fokus Group Discussion (FGD) tentang 'Tinjauan Hukum Ketatanegaraan Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Presiden dan Penundaan Pemilu' yang digagas aktivis lintas generasi, di Jakarta, Selasa (24/1).

Fajlurrahman menyebut data tersebut kata Luhut tidak bisa dibuka ke publik. Sementara hasil survei berbagai lembaga ternama menyatakan mayoritas masyarakat justru menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Sementara itu pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas Ferri Amsari menyatakan perpanjangan jabatan merupakan godaan dan itu bisa kena kepada siapa saja termasuk kepada Presiden Soekarno yang di tawari dengan jabatan presiden seumur hidup.

Ferri menyebut di negara yang menjadi ibu kandungnya presidensial itu Amerika, konstitusi membatasi jabatan presiden hanya 2 periode.

Halaman:

Editor: A Toha Almansur

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Polda NTB Tangkap Dalang Curas di Lombok Tengah

Senin, 16 Januari 2023 | 20:18 WIB
X