Kinerja Pegawai Pemprov DKI Jakarta Berstatus PJLP Mendapat Sorotan DPRD

- Rabu, 5 Januari 2022 | 10:42 WIB
Purwanto, Anggota Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta menyoroti kinerja Pegawai Pemprov berstatus PJLP. (dprd-dkijakartaprov.go.id)
Purwanto, Anggota Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta menyoroti kinerja Pegawai Pemprov berstatus PJLP. (dprd-dkijakartaprov.go.id)

HALLO JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI Jakarta) saat ini mempekerjakan 85.304 orang pegawai dengan status Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).

Kinerja PJLP tersebut menjadi perhatian Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rapat kerja dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), di gedung DPRD, Selasa (4/1).

Dalam rapat tersebut Komisi A mendorong Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk melakukan evaluasi kinerja terhadap PJLP.

Anggota Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta Purwanto menjelaskan, evaluasi perlu dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja PJLP. Sebab sejak lima tahun terakhir atau sejak tahun 2016 belum ada standarisasi syarat penerimaan PJLP yang dijadikan pedoman Pemprov DKI Jakarta.

“Pertama harus ada evaluasi menyeluruh yang dilakukan oleh BKD dan ORB. Kedua memastikan ada usia maksimum dan usia masa kerja, sehingga ada pemerataan dan rotasi dan warga bisa merasakan peluang bekerja di lingkungan Pemprov,” katanya.

Purwanto juga meminta BKD untuk melakukan kajian terkait jumlah PJLP dan pemenuhan kebutuhan pegawai dan melakukan penyisiran terhadap penempatan pegawai yang tidak sesuai bidang atau keahliannya.

“Pastikan orang yang ditempatkan adalah orang yang memang tepat. The Right Man on The Right Job and The Right Place,” tegasnya.

Anggota Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta lainnya, Thopaz Nuhgraha Syamsul berpendapat senada, meminta seluruh PJLP segera dievaluasi agar dapat bekerja sesuai bidangnya. Pihaknya mengaku telah menemukan beberapa oknum yang memanfaatkan PJLP untuk kepentingan pribadi.

“Selaku Badan Kepegawaian Daerah saya tegaskan jangan mau jadi folder teman-teman SKPD taruh keperluan pribadinya yang enggak ada urusan mutual benefit ke masyarakat. Jadi PJLP harus bekerja sesuai bidangnya dan bermanfaat untuk masyarakat,” harapnya.

Dalam rapat tersebut Kepala BKD DKI Jakarta Maria Qibtya menyatakan sejauh ini pihaknya sedang melakukan kajian untuk menyusun sistem pengelolaan PJLP yang lebih terpadu untuk dijadikan pedoman.

Halaman:

Editor: Achmad Marzoeki

Sumber: dprd-dkijakartaprov.go.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Jaringan Ulama Revolusi

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 06:38 WIB

Arsitektur Multikultural di Masjid Angke

Jumat, 5 Agustus 2022 | 08:12 WIB

Sejarah Halal Bihalal

Jumat, 8 April 2022 | 07:11 WIB

Stasiun Pasar Senen, Penampilannya Semakin Keren

Minggu, 13 Februari 2022 | 18:56 WIB

Anies Baswedan dan Anak-anak Papanggo

Minggu, 2 Januari 2022 | 20:12 WIB
X