DPP SKPPHI Matangkan Rencana Pelantikan Pengurus, dan Siapkan Seminar Nasional

- Rabu, 27 Juli 2022 | 08:04 WIB
Sekjen DPP SKPPHI Megy Aidillova (kanan) bersama rekan pengurus lainnya. (Dokumentasi DPP SKPPHI)
Sekjen DPP SKPPHI Megy Aidillova (kanan) bersama rekan pengurus lainnya. (Dokumentasi DPP SKPPHI)

HALLO JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Studi Kebijakan Publik Penegakan Hukum Indonesia (DPP SKPPHI) telah menjalankan berbagai program dan sosialisasi, namun kendala pandemi Covid 19, lembaga studi publik ini mengundur waktu untuk pelaksanaan pelantikan pengurus.

Ketua Umum DPP SKPPHI Ryanto Sirait, SH, MH memberikan penjelasan kepada awak media di Sekretariat Gedung Linggarjati, Jakarta Timur, usai rapat koordinasi dan persiapan pelantikan pada Selasa malam (26/07).

"Kami setelah satu tahun berdiri telah melakukan sosialisasi, dan konsolidasi, serta membangun komunikasi dengan berbagai pihak, karena Situasi Pandemi Covid 19, sehingga kami DPP SKPPHI baru ada kesempatan melaksanakan Proses Pelantikan Pengurus Rabu besok (hari ini-red). Kami harapkan setelah kami dilantik nanti segala program yang sudah kami rancang dan bangun dapat berjalan secara maksimal," ungkap Ryanto Sirait didampingi Waketum Firton Ernesto, dan Yoko Malau.

Sementara Sekretaris Jenderal DPP SKPPHI Megy Aidillova, ST menjelaskan sekelumit informasi terkait SKPPHI.

"Lembaga studi publik Studi Kebijakan Publik dan Penegakan Hukum Indonesia, adalah lembaga studi publik independen dan berintegritas berdasarkan badan hukum perkumpulan yang dikelola secara mandiri oleh sekumpulan praktisi dan akademisi. Perkumpulan diinisiasi dan didirikan oleh para praktisi berlatar belakang hukum dan para akademisi dari berbagai macam latar belakang disiplin ilmu yang memiliki kesamaan visi misi dan tujuan. Adapun latar belakang berdirinya SKPPHI ini adalah didasari dari keprihatinan atas kondisi kebijakan publik dan penegakan hukum di Indonesia yang saat ini masih jauh dari rasa keadilan dan kesetaraan sebagaimana termahtub dalam butir ke lima Pancasila yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia," tutur Megy Aidillova.

Ketua DPP SKPPHI Bidang Humas, Publikasi, dan Dokumentasi Fandra Arisandi Andika Putra, SH, SHEL menerangkan sebelum pelantikan akan diadakan Seminar Nasional Akuntabilitas Pelayanan Kepolisian kepada Masyarakat.

"Pelantikan yang kami buat besok (Rabu-red), akan didahului oleh Seminar Nasional dengan judul Akuntabilitas Pelayanan Kepolisian kepada Masyarakat, dengan sub judul Problematika Penanganan Laporan Masyarakat di Kepolisian. Setelah itu baru kami melakukan proses pelantikan. Kami harapkan dengan seminar yang dilakukan dapat memberikan solusi ataupun jawaban terhadap masyarakat yang memiliki beberapa problem terkait laporan," ungkap Fandra Arisandi Andika Putra yang juga nanti akan memimpin jalannya seminar.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Seminar Nasional dan Pelantikan DPP SKPPHI Muhammad Akbar, SH, MH melaporkan perkembangan persiapan acara.

"Alhamdulillah, kami sudah persiapkan segala sesuatunya demi kelancaran agenda. Kami juga sudah mengundang beberapa rekan organisasi lain dan stakeholder terkait, dan kita siap untuk bekerjasama dengan siapapun," terang Muhammad Akbar.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Bendahara Umum DPP SKPPHI Ali Nugroho, SH. Wasekjen DPP SKPPHI Annissa Rezki, SSy, Bidang Inteligen Investigasi Patrick Samosir, SE, dan Orin.***

Halaman:

Editor: Achmad Marzoeki

Sumber: Liputan langsung narasumber

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Jadwal Kajian Sunah Kamis 11 Agustus di Jakarta

Kamis, 11 Agustus 2022 | 08:50 WIB

Ustad Andri Muharam Bulan Mulia, Bukan Bulan Sial

Senin, 8 Agustus 2022 | 21:03 WIB

Jadwal Kajian Sunah Senin 8 Agustus di Jakarta

Senin, 8 Agustus 2022 | 09:03 WIB
X