Jumhur: KSPSI Bisa Paham Bila Gubernur DKI Banding Soal Putusan Upah PTUN

- Rabu, 27 Juli 2022 | 13:04 WIB
Ketum KSPSI Moh Jumhur Hidayat  (Zul)
Ketum KSPSI Moh Jumhur Hidayat (Zul)

 

HALLO JAKARTA - Sengkarut UMP DKI yang dinaikkan Gubernur DKI Anies Baswedan 5,1% pada 2022 dan digugat APINDO DKI agar naiknya 0,85% saja hampir sampai pada kesimpulan. Putusan PTUN agar Gubernur membatalkan keputusannya dan memerintahkan Gubernur merujuk ke Dewan Pengupahan yang naiknya 3.57% harus diputuskan apakah Gubernur banding atau tidak paling lambat tanggal 29 Juli ini.

Ketua Umum DPP KSPSI Jumhur Hidayat bisa memahami argumen-argumen baik yang menghendaki banding ataupun tidak. Bila tidak banding, maka upah yang berlaku harus turun menjadi seperti usulan Dewan Pengupahan 3,57% namun di sisi lain ada pengakuan dari Hakim PTUN bahwa UU Cipta Kerja dan PP 36 tentang Pengupahan tidak digunakan dan bisa menjadi acuan untuk tahun-tahun berikutnya. Memang tidak ada kepastian bila Pejabat Gubernur pengganti Anies Baswedan akan menggunakan rujukan PTUN itu.

"Memang hampir pasti birokrat yang jadi Gubernur seperti Kerbau yang dicocok hidungnya oleh Pemerintah Pusat, tidak mungkin berani mengingkari UU Omnibus Law Cipta Kerja," kata Jumhur prihatin.

Dengan pertimbangan itu, bila Gubernur DKI banding atas putusan PTUN maka KSPSI akan bisa memahami. "Ya kita paham lah, kalau Gubernur mendatang pakai PP 36 namun setidaknya harus merujuk pada upah yang sekarang berlaku yang naik 5,1% itu," pungkas Jumhur. (Foto: Ist)

Editor: Zulfikri

Tags

Terkini

Jadwal Kajian Sunah Kamis 11 Agustus di Jakarta

Kamis, 11 Agustus 2022 | 08:50 WIB

Ustad Andri Muharam Bulan Mulia, Bukan Bulan Sial

Senin, 8 Agustus 2022 | 21:03 WIB

Jadwal Kajian Sunah Senin 8 Agustus di Jakarta

Senin, 8 Agustus 2022 | 09:03 WIB
X