Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Sebut Biro Dikmental Tidak Profesional dalam Menyusun Anggaran Dana Hibah

- Rabu, 23 November 2022 | 14:50 WIB
H Sutikno Anggota Komisi E DPRD Jakarta dari Fraksi Kebangkitan Bangsa
H Sutikno Anggota Komisi E DPRD Jakarta dari Fraksi Kebangkitan Bangsa

HALO JAKARTA. Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) H. Sutikno menyampaikan bahwa besaran anggaran dana hibah untuk organisasi keagamaan yang diterima oleh PWNU DKI Jakarta menunjukkan kerja Biro Pendidikan, Mental, dan Spiritural (Dikmental) DKI Jakarta yang tidak professional, kurang peka, dan tidak bijak dalam menyusun anggaran.

“Menurut saya, ini menunjukkan tidak peka dan tidak bijak serta tidak profesionalnya Biro Pendidikan Mental dan Spiritual (Dikmental) DKI Jakarta dalam menentukan besaran anggaran untuk organisasi masyarakat dan keagamaan,”ujarnya kepada media di ruang kerjanya, Rabu (23/11/2023).

Pasalnya, sebelumnya Komisi E DPRD DKI Jakarta hanya menerima usulan besaran dana hibah untuk ormas keagamaan dalam draft RAPBD 2023, berdasarkan proposal yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan dan keagamaan.

Baca Juga: DPW PKB Jakarta Siap Perjuangkan Ulama untuk Memimpin DKI Jakarta

Disebutkan dalam draf RAPBD yang diajukan oleh Biro Dikmental DKI Jakarta, awalnya MUI Jakarta mengajukan anggaran sebesar Rp 33 miliar dan menuliskan besaran anggaran untuk disetujui Rp 12, 1 miliar. Lalu PWNU DKI Jakarta mengajukan anggaran sebesar Rp 38 miliar dan disetujui Rp 4 miliar. Muhammadiyah mengajukan anggaran Rp 8 miliar disetujui Rp 3 miliar.

Kemudian, menurut H. Sutikno, setelah pembahasan RAPBD thn 2023 di Komisi E antara Eksekutif dan Legeslatif kemudian menetapkan besaran anggaran menjadi masing-masing untuk MUI sebesar Rp 15,7 milar, PWNU DKI Jakarta mendapatkan Rp 5 miliar, dan Muhammadiyah mendapat dan hibah Rp 4 miliar.

“Ini menunjukkan bahwa Biro Dikmental DKI Jakarta tidak profesional dan tidak bijak dalam menyusun anggaran, terutama jika melihat besaran anggaran yang diajukan dengan rencana kegiatan yang disusun. Mengapa bedanya terlalu jauh. Nah, ini yang aneh,” ujar H. Sutikno.

Padahal, tertulis dalam rencana kegiatan, kegiatan NU DKI Jakarta yang menaungi enam cabang (PCNU), 44 MWC (Pengurus di Tingkat Kecamatan), 267 ranting (Pengurus di Kelurahan), 18 lembaga, 14 badan otonom serta lebih dari empat juta anggota di Jakarta, dengan beragam pelatihan dan penguatan bela negara perlu mendapat apresiasi.

Jadi menurutnya, sangat relevan jika anggaran dana hibah untuk PWNU DKI Jakarta bisa direvisi dalam rapat anggaran (Banggar) menjadi minimal Rp 10 milar.

Halaman:

Editor: Nurul Huda

Sumber: press release

Tags

Terkini

UMP DKI 2023 Naik 5,6 Persen

Selasa, 29 November 2022 | 11:32 WIB

Sakit Pinggang, Penyebab dan Solusinya

Selasa, 29 November 2022 | 10:44 WIB

Aturan Baru Ketentuan Masa Usia PJLP Perlu Dievaluasi

Senin, 28 November 2022 | 10:29 WIB
X