FGD Penyelesaian Sengketa Tanah Digelar Pemkot Jakarta Pusat

- Rabu, 23 November 2022 | 16:43 WIB
Aspem Setko Jakarta Pusat Denny Ramdany sedang memberikan pengarahan pada FGD terkait penyelesaian sengketa tanah. (Pemkot Jakarta Pusat)
Aspem Setko Jakarta Pusat Denny Ramdany sedang memberikan pengarahan pada FGD terkait penyelesaian sengketa tanah. (Pemkot Jakarta Pusat)

HALLO JAKARTA - PEMERINTAH Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Pusat melalui bidang pemerintahan menggelar Forum Group Discussion (FGD) terkait penyelesaian sengketa tanah.

Dikutip dari situs resmi Pemkot Jakarta Pusat, FGD penyelesaian sengketa tanah diikut para Kepala Seksi (Kasie) Pemerintahan pada kelurahan dan kecamatan yang berlangsung di Ruang Pola, Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Jalan Tanah Abang I, Gambir, Rabu (23/11).

Dalam FGD penyelesaian sengketa tanah, Asisten Pemerintahan (Aspem) Sekretariat Kota (Setko) Administrasi Jakarta Pusat, Denny Ramdany, menerangkan persoalan penyelesaian sengketa tanah yang tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 207 Tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian Penguasaan Tanah Tanpa Izin Yang Berhak, serta Instruksi Gubernur (Ingub) DKI Jakarta Nomor 118 Tahun 2016 tentang Penertiban Terpadu.

Menurut Aspem Setko Jakarta Pusat Denny Ramdany, persoalan penyelesaian sengketa tanah yang tertuang dalam Pergub 207/2016 ini bertujuan memberikan kejelasan kepada masyarakat terkait status dan keberadaan persoalan tanah. Misalkan ada persoalan sengketa tanah yang terjadi di suatu wilayah.

"Jadi ada mekanisme yang diatur Pergub 207 melibatkan leading sector untuk mengkaji, dan meyakinkan apakah tanah yang diperkarakan milik mereka. Kalau benar kita libatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN), kita cek ke lapangan. Setelah dinyatakan benar kita harus menegakan keadilan sosial," tegas Aspem Setko Jakarta Pusat Denny Ramdany.

Lebih lanjut Denny Ramdany menjelaskan, Pergub 207/2016 ini juga membuka ruang penyelesaian sengketa tidak langsung melalui penertiban. Sebab, pergub ini mengatur mekanisme pelaporan pada gubernur dan menunggu disposisi gubernur untuk tindak lanjut.

"Jadi tidak langsung kita datengin eksekusi. Ada pembinaan dulu, kasih surat, baru eksekusi," jelasnya.

Denny juga mengharapkan dengan adanya FGD Pergub 207/2016 ini dapat menjadi bekal dan pendalaman bagi UKPD yang ada di wilayah yang ada sengketa tanah.***

Editor: Achmad Marzoeki

Sumber: Pemkot Jakarta Pusat

Tags

Artikel Terkait

Terkini

UMP DKI 2023 Naik 5,6 Persen

Selasa, 29 November 2022 | 11:32 WIB

Sakit Pinggang, Penyebab dan Solusinya

Selasa, 29 November 2022 | 10:44 WIB

Aturan Baru Ketentuan Masa Usia PJLP Perlu Dievaluasi

Senin, 28 November 2022 | 10:29 WIB
X